Mendukung penuh Pernyataan Gubernur Papua Tentang Pembentukan Tim Hukum HAM Prov Papua

Mendukung penuh Pernyataan Gubernur Papua Tentang Pembentukan Tim Hukum HAM Prov Papua

____________________________

"Jakarta memiki kepentingan di Papua, Papua tidak memiliki kepentingan terhadap Jakarta. 

"Setelah mencermati dinamika situasi tanah Papua saat ini. Negara sedang memaksakan segala regulasi yang berakal maupun tidak berakal bagi Papua (Regulasi pengkondisian khusus dengan target bagi Papua) Regulasi sistematis ini  mulai digodok lewat UU otonomi khusus jilid pertama dan jilid kedua, substansialnya ialah menjawab seluruh desakan dan tekanan bidang ekonomi dan politik di luar Indonesia. 

Kita sudah bisa tinjau kembali tentang mulusnya otonomi khusus jilid II no. 2 tahun 2021 semua draf yang dibuat ialah bukan kehendak rakyat biasa tetapi murni 1 jaringan mafia terselubung bergerak di dalam sistem, padahal yang masuk operasi di dalam sistem mafia ini ialah atas suara rakyat biasa asli Papua. 

Di saat rakyat Papua mulai bangun mosih ketidakpercayaan terhadap Otsus jilid II, Nyatanya mengabaikan hak berpendapat, usul dan saran dari Lembaga bentuk hasil Otsus jilid I dan DPR Provinsi bahkan pihak eksekutif seperti Gubernur Papua tidak ikut di sertakan. Ini yang saya katakan bahwa Papua tidak punya kepentingan sama sekali dengan negara, negara punya kepentingan termisterius dan tersistematis bagi Papua. 1 contoh kasus yang kita bisa lihat ialah tentang perampasan lahan melalui kementerian kehutanan dan pertanian, Secara realistis rakyat pemilik lahan ini dapat apa..? Ini murni misi terselubung negara tadi. Tidak hanya merampas lahan hutan justru hak perekonomian pun masuk melalui 1 pintu jendela. 

Kemudian situasi rakyat Papua saat ini ibarat anak dan ayah ketika anak minta Nasih ayah kasih gula², Sama persis Papua sangat tidak membutuhkan setiap tawaran premanisme Jakarta seperti Otsus jilid II, Kemudian DOB Provinsi dan kabupaten, Tentang DOB ini sangat luas yakni yang pertama dan terutama ialah rakyat sangat tidak menginginkan DOB Prov dan kabupaten tetapi Jakarta masih memaksakan kehendakNya sendiri, ketika rakyat tidak mau, kemudian negara memaksankan proses  harus jalan artinya bahwa di tengah tekanan dunia terhadap ini tentang kasus HAM dan utang Indonesia terhadap negara luar. 

Jadi ide dan gagasan rakyat Papua terhadap penolakan sangat produktif dan membuming seluruh tanah Papua, tetapi satu hal yang harus kita ketahui dan dukung ialah tentang pernyataan Gubernur Papua tentang pembentukan Tim hukum tentang 22 kasus pelanggaran HAM dari sejak nama irian sampai jadi nama Papua, 22 nomor di atas ini membutuhkan dukungan rakyat Papua dan itu wajib dan harus. 

Masa penolak DOB goayang di Papua, Jakarta merasa bahwa Jakarta harus memutar regulasi karena Papua masih membutuhkan kesejahteraan dan itu menjadi 1 tombak jawaban alhasil atas tekanan luar dan bahkan situasi ini bisa dapat diputarbalikkan Dimata dunia. ( Soal bicara HAM ialah kebenaran yang hakiki dan tidak dapat dikalahkan. 

Kebenaran akan menang sendirinya, karena bumi Papua ini masih dikuasasi oleh tetesan darah rakyat biasa. Rakyat biasa yang ada di atas tanah ini ( Papua) Membutuhkan keadilan dan kemakmuran, Keadilan dalam bidang politik sudah sangat jauh di lembaga legislatif, padahal unsur penyelenggara ialah orang asli Papua, sedangkan yang mengutus masuk duduk di dalam kursinya ialah bukan orang asli Papua tetapi ada campuran warna, (Tinjau mayoritas penduduk). 

Sedangkan sudut kemakmuran rakyat biasa bagi Papua ialah tentang hak ekonomi kerakyatan, nyatanya pelaku Ekomoni dipapua ialah tentang kepentingan golongan oligarki tertentu, ketika ada intervensi golongan oligarki tertentu rakyat biasa tetap menjadi penonton bisa. 

Rakyat Papua sudah tahu dan sadar bahwa pengkondisian isuh DOB bagi prov Papua ialah sebuah pengalihan isuh tentang memuluskan keselamatan wajah Indonesia dimuka dunia, dengan redaksi dan gambaran umum tentang reaksi dan pergerkan Papua respon isuh DOB..

Negara sedang membutuhkan jawaban tentang tuntutan HAM dari PBB. 

Kebenaran tidak dikalahkan, walaupun dikalahkan dengan dasar kekuatan militer, program kesejahteraan belaka.

Pontius Omoldoman,S.Sos

Wakil Ket DPW PRIMA PROV Papua.