Membaca dan Menulis

 Sedang raba konsep, sedang raba regulasi sedang raba jawaban. !? Saya ingat persis bahwa unsur pejabat publik tidak bisa merespons segala situasi dan dinamika dengan kata (Anda jadi bupati dulu).  Saya jawab :  Respon usul, saran dan kritik dengan kata (Anda jadi bupati dulu) terlalu rendahan dan tidak menghargai diri sebagai pejabat publik yang menggunakan hak rakyat.  Usul,Saran dan kritik saya tidak mengundang kata seperti ini. Mau jadi bupati dan mau jadi DPR dan mau jadi kepala OPD ialah dasarnya keriteri dan syarat, sedangkan jabatan politik di tingkatan legislatif ialah syarat dan keriterianya melalui teori pendekatan kekerasan (Ancam sini_Sana, Klaim kiri kana, Merampas suara  dll).  Persoalan Pendidikan dan Kesehatan ialah jendela penyelamatan visi dan misi kepemimpinan, Sedangkan motto ialah tentang hirarki kedudukan kabupaten.  Di dalam memiliki tugas pokok, Fungsi dan peran serta dalam jalanNya koridor amanah rakyat.  Sudah saya ikuti...

 Saya yang tidak mengerti atau tidak pernah tahu budaya dan adat di Prov Papua.  1.Legalitas Hukum pengukuhan ini berasas pada lembaga MRP atau MPR RI.  Sementara Draf Otsus yang ditembuskan atas nama kekuatan negara dan aparat itu masih butah bagi rakyat Papua tentang mana pasal untung bagi OAP dan bukan OAP/Jakarta. 2. Apa konsep dan kolaborasi pembangunan dan perubahan itu berdasarkan amandemen UUD Otsus jilid dua.  3. Dasar pengukuhan ini berdasarkan Studi banding Majelis Papua dengan pertimbangan atau hanya karena melihat situasi ini menjadi sebuah teori mendasar untuk konsolidasi pengukuhan Kepala suku adat.  4. Melalui regulasi ini seluruh pejabat daerah menjadikan keterwakilan kepala suku dan nyatakan sikap tentang hasil musyawarah terbuka.  5.Lagi-lagi negara akan komplain kerukunan yg di bangun atas falsafa adat dan budaya dengan sodorkan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Semua produk ormas yg tdk di akui oleh UU akan di kl...

 KOMITMEN SAYA TERBAGI DALAM 3 KATEGORI BESAR. YAKNI _____________________________ 1. Komitmen kembali ke tanah air.✓ Walaupun saya belum tentukan pilihan lokasi kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri namun saya perlu menyatakan komiten diri saya dengan sejujur jujurnya dan seadil adilnya. Bahwa saya memilih lokasih diluar maupun di dalam saya nyatakan komitmen bahwa siap kembali ke tanah air. Selain itu saya akan menghargai dan menghormati pendirir bangsa serta leluhur tanah air serta pancasila dan UU dasar negara republik indonesia. Saya yakin dan percaya melalui komitmen ini sebuah bangsa yang besar ialah sebuah bangsa yang menghargai dan menghormati beragam jenis budaya, adat serta istiadat dan prilaku yang menyebar di tanah air.  Dalam UUD Menjar kita untuk tetap setia dan loyal terhadap derasnya global tantangan yang semakin kuat, dalam sitausi ini yang menjadi peluru yang paling ampuh untuk mematahkan derasnya ancaman itu ialah melalui kekuatan sumber daya manus...

Bangsa dan negara yang besar dan mengadopsi nilai hukum dan demokrasi ialah  bangsa/negara yg menghargai dan menghormati derajat manusia sebagai ciptaan Allah.  Sesuai dengan dinamika yang Berkembang saat ini sangat tidak berakal dan melebihi.  Mulai melancarkan teror, intimidasi, mengancam, membunuh secara nyata dan misterius, lebih parahnya lagi membunuh karakter manusia secara masif dan terukur.  Orang asli Papua benar² tidak ada nilai Dimata bangsa dan negara, (kecuali di Mata Tuhan Allah).  Sadar dan sadar tidak harus mengkambinghitamkan oknum dan membunuh karakter manusia secara sistematis, Contoh kasus beredarnya poster dengan redaksi pendonor dana masa Aksis demo ialah melalui Kaka (LK) ialah murni proyek milisi bentukan kaki tangan kolonial dan kaum oligarki. (Stop).  Selama rakyat Papua menyuarakan dan menuntut hak keadilan dan kemakmuran jangan ada oknum yang ingin menjadi pahlawan kesiangan untuk memenuhi kebutuhan sehari dalam rumah dan keluarg...

Hak menyampaikan pendapat di muka umum pada dasarnya adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin tegas dalam Konstitusi Pasal 28 E UUD 1945, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Pasal 25 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  maupun Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum; Bapak Polisi Dasar Hukum seperti apa yang kau sampaikan ke massa aksi  Bapak polisi Paham To sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada dasarnya aktivitas unjuk rasa atau demonstrasi tidak perlu mendapatkan izin kepolisian, namun partisipan unjuk rasa cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian.  Setelah kepolisian menerima surat pemberitahuan, kepolisian wajib untuk segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Untuk selanjutnya kepolisian segera berkoordinasi dengan p...

Dari dinamika di atas dinamika, agenda di atas agenda.  Mari kita melihat substansial dinamika yang sedang terjadi saat ini dengan kaca mata kebenaran yang sejatinya. Tidak menutup  kemungkinan kita tinjau ulang setiap regulasi Jakarta yang selalu mulus setelah memutahkan ide dan gagasan rakyat Papua berdasarkan kepentingan negara.  Otsus Jilid II mulus setelah rakyat Papua dibutahkan dengan agenda tertentu misalnya perintahkan kelompok milisi kepanjangan keamanan untuk gerakan masa mendorong agenda titipan.  Sekarang negara seting untuk menyibukan demo DOB. Dugaan saya bahwa regulasi negara saat ini bukan tentang sibuk DOB tetapi sedang mendorong satu regulasi yang terikat bagi individu dan mengikat bagi umum.  Rakyat Papua mau fokus agenda mana.. 1. Otsus Jilid II. 2. DOB Papua. 3. Persipura.  Setingan dan skenario misterius dibalik semua agenda di atas ini. *Rakyat biasa*